Pemko Percepat Pengusulan TORA, Lahan Sungai Andok jadi Perhatian
- Rabu, 21-10-2026
PADANG PANJANG, KOMINFO — Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong percepatan proses penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terhadap lahan bekas hak barat, terutama bidang tanah di kawasan Sungai Andok, Kelurahan Tanah Hitam.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Padang Panjang Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (21/10/2026).
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Alvisena yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan lahan bekas hak barat di kawasan Sungai Andok menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah karena berpotensi mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun, menurutnya, pemanfaatan lahan tersebut perlu didahului kajian menyeluruh serta kejelasan status hukum. Dengan demikian, setiap langkah pengusulan dan penetapan sebagai TORA dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian GTRA Kota Padang Panjang yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang Ririen Elisa menjelaskan, lahan bekas hak erfpacht di kawasan Sungai Andok memiliki luas sekitar 32,8 hektare dan berada di Kelurahan Tanah Hitam.
Lahan tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sekitar 40,76 hektare lahan bekas hak barat di Padang Panjang, yang mencakup bidang bekas hak erfpacht di Sungai Andok serta bidang bekas hak eigendom di kawasan Kampung Manggis.
Ia menyampaikan, Tim GTRA telah melakukan sejumlah langkah dan kajian terhadap bidang-bidang tanah tersebut untuk mendukung proses penataan serta penyelesaian status tanah. Hasil kajian itu menjadi bagian penting dalam menentukan langkah lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan para pemangku kepentingan, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemko Padang Panjang berharap proses pengusulan dan penetapan TORA dapat berjalan sesuai prosedur serta memberikan kepastian hukum atas status lahan.
Apabila memenuhi persyaratan dan ditetapkan sesuai ketentuan, lahan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah. (andes)
