Bappeda Lakukan Penjaringan Permasalahan dan Isu RPJPD 2023-2045
- Kamis, 19-10-2023
PADANG PANJANG, KOMINFO — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2023-2045, Kamis (19/10) di aula kantornya.
Dipimpin Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M, FGD kali ini bertujuan sebagai penjaringan permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang ekonomi, sumberdaya alam dan infrastruktur. Permasalahan dan isu tersebut nantinya dirumuskan menjadi bahan RPJPD untuk 20 tahun ke depan.
FGD dihadiri pejabat terkait, dan para pemangku kepentingan. Kendati begitu, warga Kota Padang Panjang juga bisa berpartisipasi menyampaikan aspirasi maupun saran penyusunan RPJPD lewat link bit.ly/padangpanjang2045.
“Apa yang kita identifikasi akan dijadikan masukan, akan kita jadikan bahan dalam penyusuan RPJPD 2025-2045. Dari segi tahapan ada delapan hingga sembilan tahapan lagi,” katanya berharap pada 2024 RPJPD tersebut bisa ditetapkan sebagai Perda.
Targetnya, lanjut Rusdianto, pada 2023 sudah terdapat rancangan awal. Dilanjutkan dengan konsultasi publik melibatkan seluruh stakeholder.
Sebelum penjaringan permasalahan dan isu pada FGD itu, Bappeda mempersilakan salah seorang akademisi dari universitas Andalas (Unand) Melinda Noer agar memberikan inspirasi dan pembekalan kepada peserta FGD.
Melinda Noer di antaranya mengutarakan pentingnya data terintegrasi berbasis digital, ekonomi hijau berbasis rakyat, kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur pendukung kota maju.
Adapun di antara permasalahan maupun isu yang dikemukakan para peserta FGD yaitu masalah batas wilayah, kepadatan penduduk, lahan pertanian dan tanah ulayat. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako, Dra. Maini, M.M
Sedangkan Kadis Kominfo, Drs. Ampera, SH, M.Si menekankan pentingnya mempetahankan identitas Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah dan Kota Pendidikan.
Sementara itu, salah seorang pedagang Pasar Pusat, Lisa Susanti mengutarakan persoalan sewa ruko. Menurutnya, masih cukup tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan.
Di samping itu, dia meminta koneksi internet bisa berjalan lancar mendukung penjualan secara online di Pasar Pusat. Lisa juga meminta dukungan ASN dan THL berbelanja di Pasar Pusat lewat support kebijakan Pemko.
Mekanismenya ASN maupun THL mendeposit sejumlah uang melalui sebuah kartu seperti Brizzi yang aksesnya untuk berbelanja ke Pasar Pusat. (harris)
