Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana, Wawako Asrul Siap Tindaklanjuti Arahan Presiden
- Kamis, 02-03-2023
JAKARTA, KOMINFO -- Wakil Wali Kota, Drs. Asrul menghadiri Rapat Koordinasi NasionalPenanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2023 di Jakarta International Expo, Kamis (2/3).
Wawako Asrul menegaskan, Pemerintah Kota Padang Panjang siap menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. H Joko Widodo (Jokowi) terkait penanggulangan bencana.
“Kita segera menindaklanjuti semua arahan Presiden Jokowi saat rakornas. Serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencegahan serta penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang," ujar Asrul didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kes, I Putu Venda, S.STP, M.Si usai mengikuti kegiatan tersebut.
Di samping itu Asrul menyebutkan, Pemerintah Kota bersama masyarakat harus selalu siap dan tangguh terhadap setiap bencana.
"Kita akan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan. Di samping itu, kita juga mengharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana di Kota Padang Panjang,” tuturnya.
Pada rakornas kali ini, Presiden Jokowi menyampaikan, bencana merupakan urusan bersama bukan urusan pemerintah pusat atau daerah semata. Untuk itu diharapkan adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat serta masyarakat.
“Kita harus bersatu, karena ini urusan bersama bukan tanggung jawab pusat atau daerah tapi masyarakat dan semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, presiden juga menyebutkan, bencana yang ditakuti dunia saat ini bukan lagi soal pandemi ataupun perang, tetapi yang lebih mengerikan saat ini adalah tentang perubahan iklim.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Bahkan Indonesia menempati posisi tiga teratas paling rawan bencana yaitu sebesar 81% frekuensi bencana alamnya,” sebut Jokowi.
Untuk itu Presiden Jokowi menginstruksikan agar pemerintah daerah lebih meningkatkan sinergisme antar-institusi maupun perangkat daerah dalam memperkuat mitigasi bencana dan siaga terhadap bencana. Serta melakukan deteksi dini terhadap bencana dengan memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat.
Setiap pemda diminta presiden harus menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
“Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan,” tutupnya. (rifki)
